SMPN 2 Buduran menggelar kegiatan Koordinasi Penentuan Zonasi Menyongsong SPMB Tahun Ajaran 2026/2027 pada Sabtu, 24 Januari 2026, bertempat di Laboratorium IPA SMPN 2 Buduran. Kegiatan ini menjadi langkah strategis sekolah dalam memastikan proses penerimaan murid baru berjalan tertib, transparan, dan berkeadilan sesuai dengan kondisi wilayah sekitar sekolah.
Kegiatan koordinasi ini mengundang berbagai unsur pemerintahan desa Sidokepung dan sekitarnya. Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Desa Jumputrejo, Bapak Widarto, Plt. Kepala Desa Sidokepung, Bapak Samsul Haryadi, S.T., serta Plt. Kepala Desa Entalsewu, Bapak Nur Akbar. Turut hadir pula perwakilan RW 1–8 dan RT 1–29 di wilayah Desa Sidokepung, sebagai pihak yang memahami langsung kondisi kependudukan di lingkungan masing-masing.
Acara dimulai pukul 10.00 WIB dan diawali dengan menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, menciptakan suasana khidmat sekaligus menegaskan semangat kebersamaan dalam mendukung layanan pendidikan. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sambutan Kepala SMPN 2 Buduran, Ibu Wenny Arie Puji Susanti, S.Pd., M.Pd.
Dalam sambutannya, Kepala Sekolah menyampaikan hasil koordinasi dan review pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran 2025/2026. Berdasarkan evaluasi tersebut, disimpulkan bahwa koordinasi penentuan zona bersama pemerintah desa yang berada di wilayah terdekat dengan SMPN 2 Buduran menjadi sangat penting. Penentuan zonasi yang tepat diharapkan mampu memberikan akses pendidikan yang adil bagi masyarakat sekitar serta meminimalkan potensi permasalahan dalam proses penerimaan murid baru.
Informasi teknis terkait SPMB disampaikan oleh Ibu Wahyu Rahmawati, S.Kom., yang menjelaskan kebijakan umum, prinsip pelaksanaan, serta hal-hal yang perlu menjadi perhatian bersama dalam menyongsong SPMB 2026/2027. Penjelasan tersebut menjadi dasar pemahaman yang sama bagi seluruh peserta koordinasi.
Selanjutnya, proses pemetaan zona dipandu oleh Bapak Didik Sulistiono, S.Kom. Dengan pendekatan teknis dan berbasis data wilayah, pemetaan dilakukan secara cermat agar zonasi yang ditetapkan benar-benar mencerminkan kondisi geografis dan administratif desa. Peserta tampak aktif mengikuti proses ini, memberikan masukan berdasarkan kondisi riil di lapangan.
Kegiatan semakin dinamis dengan adanya sesi tanya jawab, para kepala desa, ketua RW, dan RT menyampaikan pertanyaan, klarifikasi, serta usulan terkait zonasi. Diskusi berlangsung konstruktif dan menunjukkan komitmen bersama untuk mendukung kelancaran SPMB secara objektif dan akuntabel.
Sebagai penutup, kegiatan diakhiri dengan doa bersama, dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara sebagai bentuk kesepakatan dan komitmen bersama. Acara kemudian ditutup dengan foto bersama, menandai sinergi yang kuat antara sekolah, pemerintah desa, dan masyarakat dalam menyongsong pelaksanaan SPMB 2026/2027 yang tertib, adil, dan transparan.
