Komitmen mewujudkan pelaksanaan Program Relawan Peace Corps yang aman, tertib, dan memberikan manfaat bagi dunia pendidikan kembali ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi (Rakor Monev) Bidang Keamanan terhadap Program Relawan Peace Corps (PC) di Provinsi Jawa Timur. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) pada Kamis, 30 Juli 2026 di Mövenpick Surabaya tersebut dihadiri berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kepala SMP Negeri 2 Buduran, Wenny Arie Puji Susanti, S.Pd., M.Pd., sebagai salah satu kepala sekolah yang menjadi lokasi penugasan relawan Peace Corps.
Acara dimulai pukul 09.30 WIB. Agenda rakor difokuskan pada evaluasi manfaat program, implementasi mekanisme pelaporan, serta penguatan koordinasi pengawasan sesuai SOP bidang keamanan.
Rakor dipimpin oleh jajaran Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Amerika dan Eropa Kemenko Polkam dengan menghadirkan unsur Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, aparat keamanan, kantor imigrasi, serta kepala sekolah penerima relawan Peace Corps. Dalam forum tersebut ditegaskan bahwa keberhasilan program tidak hanya diukur dari peningkatan kemampuan berbahasa Inggris, tetapi juga dari terjaganya keamanan, kepatuhan terhadap regulasi, dan penghormatan terhadap budaya Indonesia.
Dalam sesi diskusi, Pak Pangestu dari Kemenko Polkam menyampaikan sejumlah hasil monitoring yang menjadi perhatian bersama. Pertama, berkaitan dengan kegiatan pertukaran budaya perlu dilaksanakan secara selektif dengan mempertimbangkan nilai-nilai budaya, agama, dan norma yang berlaku di Indonesia. Kedua, perlu dilakukan penyaringan terhadap buku dari relawan sebelum digunakan sebagai bahan pembelajaran. Ketiga, masih ditemukan perpindahan sekolah maupun tempat tinggal relawan yang belum terinformasikan secara optimal, sehingga mekanisme pelaporan perlu diperkuat.
Kemenko Polkam juga mengingatkan seluruh sekolah penerima relawan agar melaporkan cuti relawan melalui tautan resmi Kemenko Polkam sebagai bagian dari implementasi SOP monitoring dan evaluasi. Sementara itu, Daniar dari perwakilan Kementerian Sekretariat Negara menjelaskan bahwa proses administrasi bagi relawan baru harus dilakukan secara bertahap, yakni menyelesaikan terlebih dahulu proses perpanjangan dokumen relawan yang sedang bertugas, kemudian dilanjutkan dengan pengurusan relawan baru.
Dari unsur keamanan, perwakilan BIN menyampaikan bahwa koordinasi antara BIN Pusat dan BIN Daerah akan terus dilakukan melalui pelaporan rutin mengenai pergerakan relawan. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya kewaspadaan dini demi menjaga keselamatan relawan.
Senada dengan itu, unsur TNI, termasuk Koramil dan Babinsa, bersama unsur Polri menegaskan pentingnya pengawasan terhadap materi pembelajaran agar tetap sesuai dengan kurikulum dan tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku.
Perwakilan Kantor Imigrasi menjelaskan bahwa relawan menggunakan ijin dinas dan tinggal. Selain itu, Biro Pemerintahan dan Kerja Sama mengingatkan pentingnya koordinasi antarlembaga agar seluruh proses berjalan sesuai prosedur.
Sebagai tindak lanjut, sekolah penerima relawan diminta memperkuat koordinasi dan pelaporan kepada Polres, Kodim, serta seluruh unsur keamanan di wilayah masing-masing. Langkah ini menjadi bagian penting dalam membangun sistem pengawasan yang kolaboratif sekaligus memastikan keberlangsungan Program Peace Corps tetap memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas pembelajaran Bahasa Inggris di sekolah-sekolah Indonesia.
Rakor ditutup dengan komitmen bersama seluruh peserta untuk terus memperkuat sinergi lintas sektor dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan keberhasilan Program Peace Corps di Jawa Timur. Suasana penuh keakraban tampak saat seluruh peserta mengakhiri kegiatan dengan foto bersama, sebagai simbol kolaborasi yang semakin erat antara dunia pendidikan, pemerintah, dan aparat keamanan demi mendukung kerja sama internasional yang tetap selaras dengan kepentingan nasional.
